Bogor, Desember 2025** — Dampak perubahan iklim kian nyata di berbagai wilayah Indonesia. Banjir bandang yang merendam 14 desa di Aceh Tamiang pada akhir November 2025 masih menyisakan lumpur di permukiman dan lahan pertanian warga. Di Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, luapan sungai membawa material kayu dari perbukitan gundul yang menghantam rumah dan jembatan. Sementara itu, di Jawa dan Nusa Tenggara, krisis air berkepanjangan memaksa petani menunda musim tanam hingga berulang kali, memicu gagal panen dan hilangnya sumber penghidupan.

Di wilayah pesisir utara Jawa, abrasi terus menggerus daratan akibat hilangnya mangrove. Desa-desa nelayan seperti Bedono dan Timbulsloko harus menghadapi kenyataan kehilangan wilayah tempat tinggal secara perlahan. Secara nasional, sistem pangan Indonesia juga terdampak, dengan produksi padi sempat menurun pada 2024 akibat El Niño, menegaskan tingginya kerentanan sektor pangan terhadap iklim ekstrem.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah menekankan pentingnya adaptasi iklim sebagai strategi utama. Staf Ahli Menko Bidang Pangan RI, Prayudi Syamsuri, menyebut penguatan Water–Energy–Food Nexus, pertanian cerdas iklim, serta pemanfaatan energi terbarukan sebagai langkah menjaga ketahanan pangan. Ia juga menegaskan pentingnya sistem peringatan dini berbasis data cuaca agar petani dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.

Sebagai upaya menjembatani sains dan kebutuhan masyarakat, IPB University meluncurkan **IPB Centre for Applied Research in Nature-based Solutions (I-CAN)** di Bogor awal Desember 2025. Pusat riset ini berada di bawah Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB dan dikembangkan melalui kolaborasi dengan University of Waterloo, Kanada, serta didukung Global Affairs Canada melalui Proyek FINCAPES.

I-CAN mengusung tiga pilar utama, yakni riset terapan berbasis *living labs* (I-CAN Sync), forum penerjemahan sains ke kebijakan (I-CAN Think Forum), dan penguatan kapasitas masyarakat serta pemerintah (I-CAN Transform). Riset awal telah dilakukan di Lampung dan Jambi, terutama untuk rehabilitasi mangrove dan pengelolaan lahan gambut.

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan bahwa hutan kini berada dalam kondisi rentan akibat perubahan iklim, mulai dari peningkatan risiko kebakaran hingga degradasi vegetasi. Hutan, jika rusak, dapat menjadi sumber emisi, namun jika dijaga berperan penting sebagai penyerap karbon dan benteng alami terhadap banjir, kekeringan, serta abrasi pesisir.

Forum multipihak yang digelar setelah peluncuran I-CAN menyoroti peran strategis Perhutanan Sosial sebagai solusi berbasis alam. Dengan akses kelola lebih dari 8,3 juta hektar, program ini dinilai memiliki potensi besar untuk memulihkan hutan sekaligus memperkuat ekonomi desa. Namun, rendahnya nilai ekonomi hutan membuat sebagian besar kelompok usaha perhutanan sosial belum berkembang optimal.

Melalui pendekatan Solusi Berbasis Alam (Nature Based Solutions), I-CAN mendorong diversifikasi usaha seperti agroforestri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ekowisata berbasis komunitas, hingga restorasi mangrove. Pendekatan ini dinilai lebih konkret dan berkelanjutan dibandingkan sekadar mengandalkan pasar karbon. Dengan meningkatnya tekanan krisis iklim dan pangan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat melalui platform seperti I-CAN diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan praktik lapangan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mari Tonton Video Lengkapnya