Pemerintah Indonesia terus mendorong perkembangan mekanisme pasar karbon sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) melalui kerja sama mutual recognition agreement (MRA) dengan lembaga sertifikasi internasional. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transaksi kredit karbon lintas negara sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan emisi global. Namun, sejak peluncurannya pada September 2023, perdagangan karbon dalam negeri masih stagnan, dan peluncuran pasar karbon internasional pada Januari 2025 belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, dari sekitar 2,5 juta ton CO₂e sertifikat pengurangan emisi yang tersedia, baru sekitar 1 juta ton yang berhasil diperdagangkan. Untuk memperkuat integritas pasar, pemerintah menandatangani sejumlah MRA dengan lembaga seperti Global Carbon Council (GCC), Plan Vivo, dan Gold Standard Foundation (GSF), serta menjalin kesepakatan dengan Jepang melalui Joint Crediting Mechanism (JCM). Pemerintah juga berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 agar mencakup skema perdagangan karbon sukarela, dengan tujuan memperluas sumber pendanaan iklim dan mendorong ekonomi hijau nasional.

Namun, berbagai kalangan menilai skema VCM bermasalah. Menurut Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (Celios), mekanisme pasar karbon tidak memberikan solusi nyata dalam menurunkan emisi, melainkan sekadar “offset” yang memungkinkan perusahaan tetap memproduksi karbon selama mereka membeli kredit pengimbangan. Ia menilai pendekatan berbasis alam atau nature-based solutions serta pemensiunan PLTU batubara lebih efektif dalam pengurangan emisi langsung.

Pandangan serupa disampaikan oleh Torry Kuswardono dari Yayasan Pikul, yang menilai perdagangan karbon justru memperlambat penurunan emisi sejati dan berpotensi mempertahankan ketimpangan. Ia menegaskan bahwa kebijakan iklim seharusnya fokus pada pengendalian emisi di sumbernya, bukan memperdagangkan hak untuk mencemari. Dalam pertemuan COP 30 di Brasil, kelompok masyarakat sipil berencana mendorong agenda keadilan iklim yang menekankan tanggung jawab perusahaan besar untuk menurunkan emisi, serta menyalurkan pembiayaan langsung kepada komunitas rentan yang terdampak perubahan iklim.

Mari Tonton Video Lengkapnya